Komisi Hukum di kabinet Rezim Zionis Israel mengesahkan draft mengenai penarikan mundur dari Dataran Tinggi Golan yang hanya mungkin dilakukan dengan kesepakatan parlemen atau digelarnya referendum. Draft yang diberi nama program undang-undang Golan ini, jika disahkan oleh parlemen Israel bisa menjadi penghalang serius terhadap upaya pengembalian Golan kepada Suriah.
Keputusan ini mengemuka pada Ahad (12/7) di saat Komisi Hukum Kabinet Rezim Zionis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengesahkan draft ini bersamaan dengan kunjungan Frederick Hoff ke Israel. Hoff dalam kunjungan ini membawa misi dari Wakil Khusus AS di Timur Tengah, George Mitchell.
Rezim Zionis merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam perang Juni 1967 atau 42 tahun yang lalu, dan hingga kini terus mendudukinya. Satu dekade perundingan langsung Israel-Suriah yang berlangsung antara tahun 1991 hingga 2000 mengalami kebuntuan karena pihak Tel Aviv berulangkali melakukan pelanggaran. Kemudian digelar perundingan tidak langsung antara Suriah dan Israel dengan mediator Turki tahun 2008. Namun setelah berlangsung empat putaran perundingan tersebut tetap yang tidak mencapai hasil.
Dengan dasar ini Suriah mendesak dibukanya kembali perundingan mengenai penyerahan Dataran Tinggi Golan oleh Israel. Sementara di seberang sana, Deputi Menlu Israel, Danny Ayalon menegaskan bahwa Tel Aviv tidak bersedia menerima prasyarat apapun untuk berunding dengan Suriah.
Tidak diragukan lagi, rezim Zionis memang harus meninggalkan Dataran Tinggi Golan. Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 242 dan 338 yang di keluarkan pada tahun 1967 dan 1973 berisi desakan agar Zionis mundur tanpa syarat dari Golan.
Posisi georgrafis Golan yang strategis dan penting membuat rezim Zionis tetap menolak menyerahkan wilayah ini kepada Suriah. Selain strategis, Golan juga kaya air. Untuk itu selama 42 tahun terakhir, rezim Zionis yang telah membangun 30 distrik Zionis dan menempatkan lebih dari 100.000 orang Zionis di sana, berupaya memupus kemungkinan pengembalian dataran Tinggi Golan kepada pemilik sebenarnya, yaitu Suriah.
Ironisnya, rezim Zionis dan AS sebagai pelindungnya, justeru menyebut Suriah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kebuntuan proses damai Timur Tengah. Di saat yang sama, Israel tidak bersedia mengembalikan Golan, padahal hal inilah yang menjadi kunci penyelesaian isu Timur Tengah. Dalam kaitan ini, Presiden Israel, Shimon Peres menyatakan bahwa Damaskus jangan berharap Israel bersedia mengemas Golan dalam kemasan perak lalu menyerahkannya kepada Suriah. Pernyataan itu segera ditanggapi Menlu Suriah, Walid Muallem bahwa Suriah menuntut pengembalian Golan bukan dalam kemasan perak tetapi dalam kemasan emas. (SUMBER :http://sabili.co.id/)
Siaran 1100GMT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar